Merancang Identitas Kota Hari Ini: Percakapan dengan ADGI Bandung
Pertengahan Desember lalu, pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan logo city branding terbaru. Dituliskan dalam rilisan pers resmi, logo ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat citra Bandung sebagai kota wisata unggulan berbasis budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif di tingkat nasional. Peresmian logo ini pun memantik diskusi di tengah komunitas desain–meninjau kembali bagaimana seharusnya proses perancangan identitas kota atau city branding berjalan dan seberapa besar seharusnya peran desainer di setiap tahapannya. Menyoal hal ini, kami berbincang dengan Theo Gennardy dan Ahmad Rifqi Anshorulloh dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) Chapter Bandung.
Pada dasarnya, city branding adalah upaya untuk menyampaikan jati diri kota melalui nilai, karakter, dan keunggulan yang tercerminkan lewat bentuk visual. Dengan demikian, city branding seharusnya menjadi refleksi dari realitas kota, bukan citra artifisial yang dibangun tanpa fondasi yang kuat. Identitas kota yang berhasil adalah identitas yang selaras dengan kehidupan masyarakatnya dan menjawab tantangan yang dihadapi kota. Tentu saja, untuk mencapai keberhasilan tersebut, city branding butuh untuk melewati proses yang ideal. Umumnya, tahapan yang baik diawali dengan riset dan pemahaman mendalam dan terbuka terhadap kondisi kota. Riset juga perlu menggali persepsi publik dan perspektif desainer.
“Seringkali, city branding orientasinya langsung ke visual. Iya, itu penting, tapi bagi kami, riset itu juga menjadi tahapan awal yang krusial, studi yang mendalam itu penting. City branding itu tidak hanya perkara visual, tapi juga pemahaman akan kotanya,” ujar Rifqi sebagai Anggota Dewan Penasihat (Chapter) ADGI & Founder of Studiomocho.
Selain riset, keterlibatan para pemangku kekuasaan menjadi aspek penentu dalam proses perancangan city branding. Pemerintah daerah harus menggandeng komunitas desainer, akademisi, hingga warga dalam diskusi dan perumusan identitas kota. Pendekatan partisipatif ini penting agar brand kota tidak bersifat top-down dan elitis, melainkan benar-benar mewakili suara kolektif. Proses yang tidak ideal dan tanpa keterbukaan kolektif dalam perancangan city branding dapat berdampak serius bagi sebuah kota. “Kalau launching buru-buru dan tidak melihat situasi masyarakat, city branding itu bisa menjadi bumerang bagi pemerintahnya,” tegas Rifqi.
City branding yang berhasil di Indonesia umumnya tidak lahir dari pendekatan instan atau semata-mata visual, melainkan dari proses yang memahami konteks kota, melibatkan desainer dan masyarakat. Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah Plus Jakarta. Menggandeng 6616 Creative House, Plus Jakarta hadir sebagai sistem identitas yang fleksibel dan terbuka. Dalam situs resminya, 6616 Creative House menyatakan bahwa dengan kawasan dan budaya Jakarta yang beragam, tanda “+” merepresentasikan enam wilayah administratif Jakarta: Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Barat, Timur, dan Kepulauan Seribu. Seluruhnya dituliskan menggunakan tipografi Plus Jakarta Sans yang dirancang oleh Tokotype, di mana setiap huruf memiliki variasi bentuk tersendiri, mulai dari yang lebih membulat hingga yang lebih tajam.
Pendekatan tersebut penting karena Jakarta adalah kota dengan kompleksitas tinggi dan identitas yang terus bergerak. Plus Jakarta tidak mengunci citra kota pada satu karakter tunggal, melainkan memberi ruang bagi keberagaman narasi, komunitas, dan inisiatif untuk turut mengisi makna “plus” tersebut. Keberhasilan Plus Jakarta juga terletak pada konsistensinya dalam implementasi. Identitas ini tidak hanya muncul di materi promosi, tetapi diterapkan dalam berbagai komunikasi resmi pemerintah provinsi, program publik, hingga aktivasi ruang kota.
Contoh lain yang menarik adalah penggunaan maskot Kota Bogor bernama RuBo. Berbeda dengan pendekatan branding yang menitikberatkan pada simbol abstrak atau slogan formal, Bogor memilih jalur yang lebih dekat dengan publik melalui karakter maskot. Dalam perancangannya, Kota Bogor menggandeng desainer grafis dan seniman visual, Mahdi Albart, yang merupakan warga Bogor dan menyaksikan perkembangan kota setiap harinya sehingga dalam tahapan desainnya, ada pemahaman mendalam yang dapat disalurkan ke bentuk visual. Langkah ini bisa dibilang berhasil juga karena Kota Bogor memahami pesatnya pertumbuhan UMKM, sehingga maskot ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM di sekitar Kota Bogor.
Proses city branding yang ideal tercermin dalam pemilihan identitas visual baru Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya, bekerja sama dengan ADGI Chapter Surabaya, menyelenggarakan seleksi terbuka berbasis kualitas melalui mekanisme panggilan terbuka yang memungkinkan desainer dari berbagai latar belakang dan wilayah untuk berpartisipasi. Dari puluhan pendaftar, tiga peserta terbaik–Jafar Atthoyar, Christine Sutanto, dan Abraham Zoesa–dipilih untuk melanjutkan ke tahap pengembangan desain, menunjukkan komitmen pada kompetisi yang adil dan kurasi yang jelas.
Keseluruhan proses tidak berhenti pada seleksi visual semata, tetapi dilengkapi dengan rangkaian Focus Group Discussion (FGD), inkubasi, serta pendampingan intensif yang melibatkan Pemerintah Kota Surabaya dan tim ahli dari berbagai disiplin, mulai dari praktisi desain hingga akademisi. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa identitas yang dirancang tidak terlepas dari konteks sejarah, karakter sosial, dan dinamika warganya. Dengan dialog yang berkesinambungan, desain diposisikan sebagai hasil pemahaman mendalam terhadap kota sebagai ruang hidup bersama.
Peluncuran resmi logo karya Jafar Atthoyar pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-732 menandai keberhasilan sebuah proses desain kota yang sehat dan bertanggung jawab. Proses ini memperlihatkan bagaimana city branding seharusnya dijalankan: transparan, berbasis riset, melibatkan komunitas profesional, serta menjunjung kualitas dan keberlanjutan.
Keterbukaan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan city branding. Brand kota yang kuat selalu berangkat dari kejujuran terhadap kondisi dan potensi yang dimiliki, termasuk keterbatasan yang perlu diperbaiki. City branding tidak seharusnya menutupi masalah, melainkan menjadi alat untuk mengartikulasikan visi perubahan. Dengan begitu, city branding benar-benar berfungsi, alih-alih hanya menjadi gimik seperti keresahan Rifqi dan Theo. “City branding itu baik, tapi kondisi masyarakat kita masih banyak yang harus diselesaikan. Apakah city branding bisa menjadi solusi? Belum tentu. Sayangnya, pada akhirnya, city branding banyak yang hanya menjadi gimik-gimik tertentu, menjadi pencitraan. City branding seharusnya mewakili seluruh elemen masyarakat, bukan hanya elitnya saja. City branding ini bisa tidak mewakili kondisi kota, meningkatkan perekonomian kota? Harus sampai situ pemikirannya. Makanya, tidak bisa sembarangan,” kata Rifqi.
Selaras dengan pendapat Rifqi, Theo selaku Ketua ADGI Chapter Bandung menegaskan bahwa sebutan “City of Design” untuk Bandung seharusnya tidak hanya menjadi title saja dan benar-benar tercermin dalam setiap elemen kota. “Dengan title Bandung sebagai City of Design seharusnya pemerintah kota tidak hanya fokus pada kulit luarnya saja, visual yang indah saja, tapi juga memikirkan Bandung sebagai kota yang didesain dengan baik. Contohnya, bagaimana proses desain yang baik untuk identitas kota, desain tata kota yang baik, desain keamanan kota yang baik, sehingga desain benar-benar berdampak untuk masyarakatnya.”
Pada akhirnya, percakapan tentang city branding selalu kembali pada satu pertanyaan mendasar: untuk siapa identitas kota itu dirancang? Lebih dari sekadar simbol visual, city branding seharusnya menjadi alat refleksi sekaligus komitmen bersama untuk merancang kota yang lebih adil, terbuka, dan layak huni bagi warganya. Pengalaman Bandung, serta pembelajaran dari kota-kota lain, menunjukkan bahwa identitas kota yang kuat tidak lahir dari keputusan sepihak atau proses yang tergesa-gesa, melainkan dari dialog yang jujur, riset yang mendalam, dan keberanian untuk melibatkan berbagai suara. Di titik inilah peran desainer menjadi krusial; bukan sebagai penghias wajah kota, tetapi sebagai mitra kritis yang menjaga agar desain tetap berpihak pada kepentingan publik. Jika city branding ingin benar-benar bermakna, ia harus melampaui pencitraan dan menjelma menjadi praktik perancangan kota yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berakar pada kehidupan sehari-hari warganya.
